Kritik Demo Dokter, HLKI: Jangan Main-main dengan Nyawa Orang

KBR68H, Bandung - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dan direktur rumah sakit se Jawa Barat ke Ombudsman. Pengaduan itu terkait terganggunya layanan kesehatan, akibat aksi mogok dokter, Rabu kemarin (28/11). 

Ketua HLKI Jawa Barat Firman T. Endipraja mengatakan, Kepala Dinas Kesehatan dan para direktur rumah sakit dianggap merestui aksi mogok kerja oleh petugas medis dengan melanggar sejumlah undang-undang. Diantaranya Undang-undang Kesehatan, Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pelayaan Publik dan Kode Etik Kedokteran.

"Target yang paling urgent adalah men-stop berkelanjutannya demo. Saya maaf mau membandingkan dengan demo rekan-rekan buruh, rekan buruh meninggalkan tempat tidak ada masalah, enggak akan ada orang meninggal. Tapi kalau tenaga medis, pasiennya yang sekarat juga ditinggalkan segala macam ekstrimnya. Jadi saya kira ini harus menjadi perhatian semua pihak demo kalangan medis itu jangan main-main dengan nyawa orang," ujarnya di Kantor Ombudsman Jawa Barat, Jalan Kebon Waru Utara, Bandung (28/11).

Firman T. Endipraja mencontohkan ada seorang pasien di daerah Ciamis, Jawa Barat terpaksa ditunda tindakan operasi usus buntu karena petugas medisnya mogok kerja. Firman menyebutkan hal itu telah melanggar kode etik dan sumpah kedokteran.

HLKI Jawa Barat tidak melarang ada aksi solidaritas kerja untuk tiga dokter Manado yang dibui oleh Mahkamah Agung atas tuduhan malpraktik. Namun HLKI berharap aksi solidaritas dilakukan secara simpatik, seperti dilakukan oleh Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi, yang melakukan aksinya hanya melakukan berdoa bersama dan memakai pita hitam saat bertugas.

Editor: Anto Sidharta