KBR68H, Jakarta - Kementerian Kehutanan keberatan dengan permintaan bupati Lampung Barat untuk menurunkan status Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Pelaksana Tugas Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Soni Partono mengklaim, warga yang tinggal di taman nasional adalah penduduk asli di sana. Mereka dibiarkan hidup tanpa harus menebang pohon dan merusak hutan.
"Memang dimungkinkan melalui tim terpadu tapi prosesnya panajang karena itu masuk dalam kawasan strategis sehingga harus ada persetujuan dari DPR. Harus dilihat masyarakatnya pendatang atau asli dari situ,” Kata Soni Partono dalam Program Sarapan Pagi KBR6H.
Soni Partono menambakan, Kementeriannya sudah menerima surat permohonan bupati Lampung Barat itu. Kini, Kemenhut tengah melakukan kajian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebelum menurunkan tim terpadu ke TNBBS Lampung Barat.
Sementara itu,16 ribu masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung Barat sebagian besar adalah pendatang.
Pemimpin Proyek WWF Lampung Job Charles mengatakan, sebagian besar pendatang berasal dari Jawa dan Bengkulu yang menempati Desa Lemong dan Kincouw Suwoh di area TNBBS. Menurut Job Charles, warga pendatang merambah hutan di sana sejak tahun 1997 dan mengajak sanak keluarganya untuk menetap.
" Yang kita investigasi dan berdasarkan kajian kita masyarakat yang invasi itu ada beberapa spot, di antaranya di daerah Lemong dan Kincouw Suwoh. Lebih banyak kalau kita lihat dari etnisnya pendatang. Ada mobilisasi juga pendatang ke area tertentu dari Bengkulu dan Jawa, perambah yang berhasil di daerah itu mengajak kerabatnya," kata Job Charles.
Bupati Lampung Barat Muchkis Basri meminta Kementerian Kehutan menurunkan status TNBBS untuk tidak lagi menjadi hutan lindung. Alasannya karena area hutan sudah padat penduduk, terbangun rumah ibadah, sekolah, dan area perkebunan.
Editor: Antonius Eko
