Jokowi: UMP 2014 Tidak Akan Direvisi

KBR68H, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak akan merevisi besaran Upah Minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sudah ditetapkan minggu lalu. Ia beralasan, jumlah tersebut sudah tepat, karena Jakarta memiliki sejumlah program seperti Kartu Jakarta sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bisa mengurangi biaya kebutuhan hidup di Ibu Kota. Menurut dia adanya  program subsidi dibidang kesehatan dan pendidikan bagi kaum miskin inilah yang  membedakan UMP Jakarta dengan daerah lainnya.

"Tolong ini dibedakan dengan daerah lain ya. Disini program-program seperti Kartu Jakarta Sehat itu kan sudah bisa mengurangi pengeluaran. Kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak itu juga sudah bisa mengurangi. Kemudian kita akan kejar juga yang perumahan, itu juga bisa mengurangi cost komponen yang ada disana (UMP). Jangan dibanding-bandingkan dengan daerah lain karena kita sudah memberikan pengurangan beban di sisi itu tadi," jelas Jokowi di Balaikota, Senin (4/11).

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai, keputusan penetapan UMP tersebut merupakan jalan tengah mengakomodasi aspirasi  buruh dan  pengusaha. Sebelumnya Jokowi telah menetapkan UMP DKI Jakarta sekitar Rp 2,4 juta rupiah. Jumlah ini naik 9 persen dari UMP tahun lalu.

Penetapan ini dilakukan usai menerima rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta soal UMP mengacu pada 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Kemenakertrans. Namun, penetapan ini ditolak oleh Serikat Buruh. Karena dinilai tidak sesuai KHL yang mereka ajukan. Mereka mengancam bakal menggelar unjuk rasa lagi.

Editor: Doddy Rosadi