IPAC: SBY Ingin Tinggalkan Kesan Positif dengan Otsus Plus Papua

KBR68H, Jakarta – Institute for Policy Analysis of Conflict mendukung rancangan undang-undang yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua Barat tentang Otonomi Khusus Plus untuk Papua. Ide ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. Namun, baru pada pertengahan bulan ini dirumuskan secara rinci.

“Akhirnya, ada juga ide yang sangat berguna tentang Papua. Pertanyaannya sekarang, apakah ada yang setuju dengan ide itu,”kata Direktur IPAC, Sydnery Jones, dalam keterangan pers yang diterima KBR68H, Senin (25/11).

Analisis tentang otonomi khusus plus Papua tercantum dalam laporan terbaru IPAC yang diberi judul Otsus Plus: The Debate over Enhanced Special Autonomy for Papua. Ide tentang Otsus Plus Papua pertama kali muncul ketika Presiden SBY berbincang dengan Gubernur Papua Lukas Enembe pada April 2013. Dalam pembicaraan itu, SBY ingin meninggalkan kesan yang positif di Papua sebelum menanggalkan jabatannya.

Sedangkan Enembe yang baru terpilih menginginkan sebuah batu loncatan dalam 100 hari masa kerjanya. Hasilnya, enam bulan kemudian muncul draf yang disusun oleh Enembe dan timnya yang fokus untuk meningkatkan PAD provinsi serta kewenangan Gubernur. Karena perubahan Otonomi Khusus harus melibatkan dua provinsi di Papua, maka Papua Barat juga ikut berpartisipasi dalam penyusunan draf.

Hasilnya, draf tersebut sudah diterima kembali oleh Enembe dari pemerintah pusat. Draf tersebut tidak hanya berisi tentang uang tetapi juga seputar perlindungan kepada warga asli Papua, memberikan insentif kepada guru yang mengajar di daerah terpencil, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak-anak, memperkuat parpol lokal dan menegakkan hak asasi manusia.

Yang jadi permasalahan, draf tersebut belum melalui debat publik dan tidak banyak orang yang sudah melihatnya. Gubernur Enembe berharap bisa mengirim balik draf itu ke Jakarta sehingga Presiden SBY bisa mempercepat prosesnya ke parlemen sebelum akhir tahun. Keinginan itu sepertinya sulit tercapai. Apabila bisa terealisasi, maka draf tersebut tidak mendapatkan masukan dari LSM.

Baca: LIPI: Kenapa Harus Ada UU Otonomi Khusus Plus Segala!