Dugaan Korupsi Otsus Diadukan Pemprov Papua

KBR68H, Jayapura- Pemerintah Papua melaporkan dugaan korupsi penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus 2005-2010 ke KPK.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, laporan itu sesuai dengan hasil temuan audit investigasi yang dilakukan Pemda. Meski begitu, dia enggan menyebutkan besaran kerugian negara akibat penyimpangan dana otsus tersebut.

“60 hari mereka kerja dan baru serahkan. Itu khusus untuk otonomi khusus. Dana otonomi khusus banyak dipakai tidak untuk peruntukkannya. Tidak boleh bantu-bantu orang dari dana otonomi khusus. Ini pemerintah salah. Bahwa temuan-temuan itu sudah dikembalikan atau tidak, kita belum tau, karena itu ada kegiatan yang fikitif. 2005 itu sampai 2007 itu masih ada dengan Papua Barat,” kata Enembe.

Ia juga mengaku bingung dengan pemberian dana otsus bagi Provinsi Papua Barat, yang teah terpisah dengan Provinsi Papua.

“Masih dibagi lagi dengan Papua Barat dulu terjadi. Mungkin mantan kepala keuangan jadi masih kirim-kirim uang disana lagi. Padahal mereka sudah provinsi sendiri. Kok ini provinsi sendiri tapi dikirim dari Papua, apa maksudnya di sana,” jelas Enembe.

Tahun 2011 lalu, BPK sempat merilis penyimpangan dana otsus sekitar Rp 300-an miliar pada dana otsus 2002-2010. BPK mengklaim angka kerugian masih bisa terus bertambah karena adanya beberapa catatan pengeluaran sebesar Rp 500-an miliar. Pengeluaran tak didukung dengan bukti lengkap, sehingga berpotensi menjadi kerugian negara.

Penyimpangan dana tersebut dilakukan melalui kegiatan fiktif, pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, penggelembungan harga, serta proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. (Katharina Lita)

Editor: Anto Sidharta