DPR Papua: Gubernur Harus Buka Dialog dengan Mahasiswa

KBR68H, Jayapura – DPR Papua mendesak Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk merespon secara aktif unjuk rasa mahasiswa yang menolak Undang-Undang Otonomi Khusus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua. Para Mahasiswa selama tiga hari ini berturut-turut berdemo di Jayapura.

Sekretaris Komisi Pemerintahan, Hukum dan HAM DPR Papua, Julius Miagoni berharap, ada dialog yang akan dibangun oleh gubernur untuk menanggapi penolakan undang-undang tersebut.

"Gubernur harusnya membuka diri dengan mengajak mereka yang menolak, untuk duduk bersama," katanya kepada wartawan, Kamis (7/11).

Dalam dialog itu, kata dia, gubernur bisa menjelaskan secara detail maksud dan tujuan dari Otsus plus.

"Duduk bersama dalam penyelesaian masalah, pasti akan terbangun persamaan persepsi. Sehingga secara otomatis, yang menolak bisa diminimalisir. Apalagi dalam pembangunan Papua lebih baik, Gubernur dan Wakil Gubernur membutuhkan dukungan masyarakat dalam mengaplikasikan visi dan misinya," jelas Julius.

Ia mengatakan, jika aspirasi itu tidak direspon, maka akan terus ada potensi benturan. Hal ini, kata dia,  pasti akan menyulitkan gubernur dalam mewujudkan visi dan misinya yakni Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Julius pun mengakui, secara kelembagaan DPR Papua belum mengetahui dengan jelas soal konsep Otsus plus.

"Kami saja masih bias dalam memahami Pengganti UU itu, apalagi masyarakat," katanya.

Hingga hari ini, unjuk rasa penolakan undang-undang Otsus Plus masih berlanjut di Jayapura. Akibat unjuk rasa ini, Universitas Cenderawasih sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Papua menghentikan aktivitasnya.  Mahasiswa sengaja memalang pintu masuk ke kampus lama di Abepura serta kampus baru di Waena.

Hari ini malah ada belasan mahasiswa yang ditangkap polisi karena melakukan unjuk rasa penolakan itu di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang selama ini diklaim sebagai lembaga cultural Orang asli Papua. (Katharina Lita)

Editor: Anto Sidharta