Bahas Anggaran Publik, DPRD Trenggalek Usir Wartawan

KBR68H, Trenggalek- Kalangan DPRD Trenggalek, Jawa Timur melarang sejumlah wartawan melakukan peliputan protes puluhan kepala desa terkait pengurangan sejumlah anggaran dalam rancangan APBD 2014.

Sejumlah wartawan yang ada di dalam ruang pertemuan tiba-tiba diusr oleh Satpol PP dengan alasan rapat tertutup. Salah satu wartawan, Karyanto mempertanyakan kebijakan pimpinan dewan tersebut, karena pelarangan itu tidak memiliki landasan yang jelas dan bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kami mempertanyakan masalah kebijakan anggota dewan yang melarang teman-teman wartawan untuk meliput, toh ini yang dibahas masalah anggaran masyarakat banyak bukan anggaran dewan itu sendiri, kenapa harus rahasia. Keterbukaan informasi publik kan herus dipegang oleh dewan," kata Karyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Miklasiati membantah telah melakukan pengusiran, ia berdalih pelarangan peliputaan tersebut agar pembahasan yang dilakukan lebih fokus.

"Ya barangkali kita kami bisa berargumen dengan kepala desa, tapi habis ini semuanya sudah keliatan kan maunya apa, karena kita sudah sepakat untuk tertutup agar mudah berkomunikaksi," kata Miklasiati.

Sebelumnya, puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek memprotes rencana pengurangan sejumlah alokasi angaran dalam APBD 2014. Pasalnya sejumlah program tersebut telah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan telah disosialosasikan ke masyarakat. Sementara itu pihak pemerintah berdalih mengurangan anggaran dilakukan karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat juga menurun.

Editor: Suryawijayanti