AMAN: Pernyataan Pangdam VI Mulawarman Bisa Picu Kerusuhan Sosial di Kalimantan

KBR68H, Jakarta - Pernyataan Pangdam VI Mulawarman Dicky Wainal Usman yang menyatakan tidak ada masyarakat asli Kalimantan bisa memicu kerusuhan sosial. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon Nababan mengatakan, pernyataan tersebut seakan menyamakan penduduk asli dengan pendatang di Kalimantan.Menurut dia, Pangdam VI Mulawarman harus segera menjelaska maksud dari pernyataannya itu agar tidak memicu kemarahan penduduk asli di Kalimantan.

“Pernyataan itu sama sekali tidak sensitive dan ini bisa menyulut amarah. Pangdam harus minta maaf dan menjelaskan kepada masyarakat asli di Kalimantan maksud dari pernyataannya itu. Seharusnya Pangdam paham dengan sejarah tentang masyarakat asli di Kalimantan. Sebagai Pangdam, tugas utamanya memberikan rasa ama dan damai kepada masyarakat dan bukan menimbulkan keresahan,”kata Abdon ketika dihubungi KBR68H, Rabu (20/11).

Abdon menambahkan, masyarakat asli Kalimantan bisa menduga pernyataan Pangdam VI Mulawarman tersebut sebagai bentuk dukungan tentara kepada warga pendatang untuk mengambil alih lahan masyarakat lokal. Semakin lama Pangdam memberikan klarifikasi atas pernyataannya itu maka akan semakin besar kecurigaan masyarakat asli Kalimantan tentang adanya rencana pengambilalihan lahan milik adat.

“Masyarakat asli Kalimantan itu kan sudah menjalani kehidupan yang damai pasca kerusuhan dengan mayarakat pendatang dari Madura. Kenapa harus muncul pernyataan seperti ini. Pernyataan seperti ini berpotensi menimbulkan kerusuhan baru di Kalimantan,”jelas Abdon.
Yulianus Henock mewakili masyarakat adat Kalimantan mengatakan, pernyataan tersebut sangat melukai masyarakat adat Kalimantan. Karena keberadaan mereka seakan tidak diakui, meski telah ribuan tahun nenek moyang mereka mendiami Pulau Kalimantan.

“Karena rasa keprihatinan, kesedihan, luka hati yang mendalam, akibat pernyataan saudara Jenderal Pangdam VI Mulawarman yang menyatakan Kalimantan tidak punya putra daerah, semua adalah pendatang, kami mohon maaf, kami tidak panggil Bapak Pangdam lagi, Saudara Dicky, bahwa Bapak Dicky harus tinggalkan Kalimantan Timur,” kata Yulianus Henock.

Baca: Masyarakat Adat: Pangdam VI Mulawarman Harus Tinggalkan Kaltim