Ada Dugaaan Kongkalingkong Pungli di Pemda DKI

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menonaktifkan pegawai honorer DKI Jakarta yang melakukan pungutan liar kepada warga.Ini lantaran,  pegawai honorer bernama Dimas tersebut diduga meminta uang kepada warga dengan imbalan bisa mengundang Gubernur DKI Joko Widodo.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartanto mengatakan selain menonaktifkan, Pemprov DKI akan mempertimbangkan rekam jejak kinerja pegawai tersebut untuk menentukan kebijakan yang diambil setelah masa skorsing berakhir.

"Saya tanya, saudara Apit anda pernah berkomunikasi dengan Saudara D? Iya, kata dia. Berapa mintanya, kan diberita besar katanya. Dia bilang saya tidak tahu Pak, tidak sebut angka dan saya juga tidak tahu apa yang terkomnunikasikan. (Apakah itu dia sedang menutup-nutupi?) Saya tidak tahu, tapi pokoknya saya minta penjelasan konkrit. (Apakah D benar minta ke Apit?) Kata Apit, aduh Pak, saya lupa komunikasi itu," jelasnya saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (8/11)

Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartanto juga menduga ada kerjasama antara kurir pengantar surat dan pegawai honorer tersebut. Dia mengaku sudah memeriksa kurir pengantar surat tersebut.

Sebelumnya, Pembina Yayasan Rumah Sakit Jakarta, Benyamin Mangkudilaga mengaku dimintai sejumlah uang oleh seorang pegawai Pemprov DKI untuk mendatangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-60 Rumah Sakit tersebut. Dia kemudian membuat pesan singkat tentang keluhannya tersebut hingga akhirnya didengar langsung oleh Jokowi


Editor: Suryawijayanti