KBR, Banyumas– Asosiasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Tengah meminta pemerintah memfasilitasi pemasaran produk UKM dengan sistem pemasaran berjaringan, jelang efektifnya pasar bebas Asean atau MEA.
Ketua Asosiasi UKM Jawa Tengah, Ratiman mengatakan, pemerintah perlu menciptakan sub distributor atau pengepul di tiap wilayah untuk menampung berbagai jenis produk UKM di wilayahnya. Sebab, persoalan utama yang dihadapi industri kecil adalah pemasaran. Jika sub distributor telah terbentuk, ia menjamin UKM akan terlindungi.
Ia juga meminta agar pemerintah jangan hanya berkonsentrasi mendidik keterampilan usaha pada pelaku UMKM. Sebab, permasalahan yang lebih penting diselesaikan adalah pemasaran hasil produksi.
"Sekarang strateginya bukan kesitu lagi (pelatihan ketrampilan-red). Kalau ke situ lagi sudah jauh ketinggalan. Kalau sekarang itu perlu membentuk asosiasi sub distributor ekspor-impor, asosiasi sub distributor dalam negeri, atau apapun namanya nanti. Jadi nanti (saat pasar bebas ASEAN-red), yang namanya produsen, mengepul dari pengrajin, hasil produksi seperti yang saya miliki ini sudah dibeli oleh itu tadi, asosiasi sub distributor," ujarnya.
Ratiman menambahkan untuk menghadapi pasar bebas Asean, pemerintah diminta serius membangun toko UKM berjaringan yang kini baru berjumlah 10 unit di seluruh Jawa Tengah.
Ratiman mengklaim telah mengusulkan penambahan toko UKM berjaringan itu dalam Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan hasil rapat antara Asosiasi UKM dengan Pemprov Jawa Tengah Agustus lalu. Direncanakan, Jawa Tengah bakal menambah 32 toko asosiasi UKM berjaringan berbentuk koperasi mulai 2016.
Editor: Dimas Rizky
