KBR, Bogor - Serikat Pekerja Industri Nasional (SPIN) Kota Bogor menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan disahkan. Buruh beralasan hal itu akan mengebiri buruh yang tengah berusaha menaikkan upah.
Selain itu, Ketua SPIN Kota Bogor, Cecep Saepullah mengatakan, buruh juga sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) melalui dewan pengupahan di daerah yang seharusnya dijadikan dasar kenaikan upah.
"Setiap daerah kan sudah mengusulkan kenaikan upah berdasarkan daerah masing-masing. Justru kebijakan RPP ini mengebiri hasil kekreatifitasan kawan-kawan. (Lebih merugikan?) jelas, karena dengan RPP itu jumlah kenaikan paling hanya 9 persen saja, disamaratakan," katanya saat dihubungi KBR, Jumat (16/10)
Cecep menambahkan, pihaknya beserta serikat pekerja lainnya akan menyurati Wali Kota Bogor, terkait rencana ini.
"Jelas kita tetap menolak adanya kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Pengupahan ini," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan 4 paket kebijakan ekonomi. Salah satu poin kebijakan itu adalah adanya RPP Pengupahan yang akan segera disahkan. Dalam sistem yang baru, upah buruh naik berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam aturan sebelumnya penaikan upah dihitung, salah satunya berdasar Komponen Hidup Layak (KHL).
Editor : Sasmito Madrim
