Tolak BDF, Aktivis: Bertolak Belakang dengan Apa yang Mereka Dibicarakan

KBR, Denpasar – Dua belas organisasi sosial di Bali yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Bali menolak keberadaan Bali Democracy Forum (BDF)  VII yang akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat besok (10/10)  di Nusa Dua, Bali.

Anngota koalisi diantaranya Yayasan Manikaya Kauci, Sloka Institute, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar.

Juru bicara koalisi, Komang Arya Gamaris mengatakan, pemerintah banyak membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, bahkan selalu membatasi peran masyarakat serta menjauhkan pemerintah dan negara dari kehidupan riil masyarakat. Selain itu  pemerintah telah melecehkan demokrasi dengan secara terus-menerus menetapkan undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat.

"Jelas-jelas bertolak belakang atau tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka bicarakan dalam Bali Democracy Forum. Misalnya tentang Undang-Undang Pilkada ya, Pemilihan langsung yang dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sebelumnya juga yang terkait masyarakat sipil adalah terbitnya Undang-Undang Ormas, itu juga salah satu bagian bentuk mengamputasi peran-peran masyarakat,” ujar Komang kepada Portalkbr, Kamis (9/10).

Bali Democracy Forum digelar oleh Institute for Peace and Democracy, sebuah lembaga yang diinisiasi Presiden Yudhoyono sejak 2008. Pertemuan ini membahas perkembangan demokrasi di Asia Pasifik.

BDF VII akan dipimpin bersama oleh Presiden SBY dengan Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III. Dua kepala negara Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Timor Leste Kay Rala.

Terkait BDF VII, sebelumnya sebelas dari 14 organisasi masyarakat sipil yang diundang ke Bali Civil Society Forum 2014, 8-9 Oktober  lalu menolak hadir. Forum internasional itu digelar menjelang BDF.

Sebelas organisasi yang menolak hadir adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Kontras, Migrant Care, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Perludem, Yappika, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Elsam, dan Fitra.

Editor: Anto Sidharta