Pemprov Jambi Bicara soal Sengketa Tanah Suku Anak Dalam

KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim sudah mendata ulang tanah yang disengketakan Suku Anak Dalam Bathin 9.  Tanah ini kini dikuasai PT Asiatic Persada/Argo Mandiri Semesta.

Menurut Setda Pemprov Jambi, Ainul Irfan, hasil pendataan menyebutkan tanah di sana bukan tanah ulayat. Pengecekan ulang juga dilakukan terhadap hutan yang kini dikelola PT Asiatic Persada/Argo Mandiri Semesta itu.

"Upaya yang dilakukan pemprov Jambi sudah maksimal. Dulu sudah ada kesepakatan pengukuran ulang 3.500 hektar itu. Kita sudah melakukan itu. Sampai peringatan ketiga. Kita juga sudah melakukan peninjauan ulang BPN (Badan Pertanahan Nasional) terhadap HGU (hak guna usaha)-nya PT Asiatic," ujar Ainul Irfan kepada Portalkbr, Kamis (23/10).

Setda Pemprov Jambi, Ainul Irfan menambahkan, Suku Anak Dalam Bathin 9 diminta untuk memberikan pembuktian terhadap tanah ulayat yang diklaimnya itu.

Sebelumnya, Suku Anak Dalam Bathin 9 menuntut pengembalian 3.500 hektar lebih tanah ulayat yang sejak 1986 beralih menjadi konsensi PT Asiatic Persada/Argo Mandiri Semesta. Tanah itu dialihfungsikan Pemerintah Kabupaten Batanghari menjadi kebun sawit. Bathin 9 sendiri merupakan komunitas asli yang hidup di hutan di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan.

Sekretaris Tim Penyelesaian Konflik Batanghari Pahrizal mengatakan, PT Asiatic Persada/Argo Mandiri Semesta telah menyerahkan 2.000 hektar aeral HGU (hak guna usaha) sawit mereka untuk dimanfaatkan warga Bathin 9. Namun alokasi ribuan hektar itu ditolak warga Bathin 9. Pasalnya, lahan yang ditawarkan itu bukan tanah ulayat yang sebagaimana yang dituntut Bathin 9, melainkan area lain di lokasi yang berbeda.

Editor: Anto Sidharta