Bagikan:

Pemprov DKI Tolak Usulan Kenaikan Upah Buruh

Kelompok buruh FSPMI mendesak Pemprov DKI untuk merevisi kompenen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Sekretaris FSPMI Jakarta, Tuwarno menyatakan nilai sejumlah item dalam KHL tidak logis dengan kebutuhan riil buruh.

NUSANTARA

Selasa, 21 Okt 2014 12:53 WIB

Pemprov DKI Tolak Usulan Kenaikan Upah Buruh

buruh, jakarta

KBR, Jakarta - Kelompok buruh FSPMI mendesak Pemprov DKI untuk merevisi komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Sekretaris FSPMI Jakarta, Tuwarno menyatakan nilai sejumlah item dalam KHL tidak logis dengan kebutuhan riil buruh. 


"Itu salah satu contoh dari item air saja, masa pekerja lajang sebulan dikasih kebutuhan air Rp 9500. Saya bilang, kalau Rp 9500 itu kan cuma cukup beli tiga botol Aqua. Terus mandinya mandi apa, saya bilang sama Ahok, mandi pasir kita? Terus banyak juga item-item yang perlu direvisi," kata Tuwarno kepada KBR, Selasa (21/10).


Tuwarno menambahkan, item rekreasi bagi pekerja di Jakarta juga tak masuk akal. Seorang pekerja lajang per bulannya hanya dijatah Rp 1600 untuk rekreasi. Selain itu komponen susu di KHL sebesar 800 gram juga tak seusai dengan kemasan di lapangan yakni 900 gram. 


Kelompok buruh di Jakarta juga akan menggelar aksi di depan Balaikota Jakarta, Selasa (21/10).  Mereka menuntut UMP DKI tahun depan sebesar Rp 3 juta. Sedangkan Dewan Pengupahan Daerah sebelumnya menyebut kenaikan hanya berkisar 10%. 


Ahok Tak Naikan UMP


Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menolak permintaan buruh untuk menaikkan UMP sebesar 30%. Kata Ahok, ini lantaran hasil survei 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun ini rendah. Namun Ahok menilai, kualitas sejumlah komponen KHL memang perlu dikaji lagi. Misalnya komponen air bersih,


"Soal air bersih, kalau dihitung 1.050, hanya 2 kubik, ya enggak cukup kan. Harusnya standarnya apa? Standarnya mesti rumah susun dong. Misalnya 5.000-an. Padahal buruh juga sebagian pakai gerobak, bisa Rp 25.000. Nah model-model ini yg mau kita sesuaikan," kata Ahok selepas bertemu dengan serikat buruh Jakarta. 


Ahok menambahkan, kenaikan 43% UMP DKI yang pernah terjadi tidak bisa dijadikan acuan untuk meminta UMP 2015 naik sebesar 30%. tidak ada rumus bahwa UMP DKI harus menjadi yang terbesar dibanding daerah lain. Karena jika UMP tidak naik drastis, artinya tingkat inflasi di Jakarta masih bisa dikendalikan. 


Bantuan Pendidikan Anak 


Sementara itu, Pemprov berjani akan  memberi sejumlah bantuan, seperti pendidikan untuk anak buruh. Ahok mengakui bahwa dengan UMP DKI sekarang sebesar Rp 2,4 juta, mustahil untuk menyekolahkan anak sampai SMA. 


"Nanti kalau kita bicara soal KJP, anak buruh tidak mungkin sekolah sampai SMA, Apalagi kalau dia punya 2. Karena buruh itu hitungannya lajang. Itu yg akan terjadi, survei 40% usia 16-18 tahun anak gagal sekolah. Karena gak punya biaya. Rp 800 ribu, kalau 2 anak udah Rp 1,6 juta,” papar Ahok. 


Ahok menambahkan, dirinya masih merumuskan bantuan seperti apa yang efisien untuk diberikan kepada buruh. Selain pendidikan, pemprov juga akan memberi buruh bantuan perumahan dan transportasi massal. 


Ahok tak ambil pusing ketika perwakilan buruh yang menemui dirinya di Balaikota menyebut Ahok tidak lebih baik dibanding gubernur lain. Ini lantaran Ahok menyebut UMP 2015 hanya naik sedikit. Kata Ahok pihaknya ingin mengatur keadilan sosial bukan memenuhi kehendak sebagian orang.


Editor: Antonius Eko 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending