KBR, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sangat tertutup pada informasi seputar pengelolaan anggaran daerah. Hal ini terlihat dari tidak seriusnya Pemkab memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui seputar pengelolaan anggaran daerah, yang ditampilkan dalam website resmi Pemkab Bondowoso.
Dalam laman resmi tersebut, Pemkab menampilkan konten tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah, yang bebas diunduh oleh masyarakat. Namun, informasi yang telah diunduh ternyata dilengkapi dengan kata sandi yang tidak diketahui. KBR mencoba memperoleh informasi seputar kata sandi tersebut ke beberapa pihak, namun tidak mendapatkan jawaban.
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Bondowoso, Muhammad Erfan mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh data tentang informasi anggaran kepada bagian humas pemkab. Menurutnya, semua data yang telah diserahkan Bapedda bebas diketahui oleh masyarakat. Mengenai adanya kata sandi, Erfan mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Iya sudah kami serahkan ke humas, kata sandinya ya humas yang bikin. Data mentahnya sudah kami berikan dan yang mengurus website ya bagian humas,” kata Erfan saat ditemui KBR di Gedung DPRD, Senin (20/10).
Sebelumnya, staf Humas Bagian Pengolahan Data dan Informasi, Arik mengatakan tidak mengetahui apa kata sandi untuk membuka dokumen seputar anggaran yang ada di laman resmi Pemkab. Arik mengatakan kewenangan mengenai kata sandi sepenuhnya ada di Bapaedda Bondowoso.
Sementara Itu Kasubag Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Probo Nugroho juga mengaku tidak mengetahui tentang adanya permintaan kata sandi saat dokumen transparansi anggaran diunduh.
“Nanti saya cek dulu ya, saya malah tidak tahu itu,” katanya.
Ketertutupan Pemkab Bondowoso tidak hanya kali ini saja. Dalam beberapa kesempatan yang berkaitan dengan transparansi anggaran, Pemkab juga terkesan tertutup. Bahkan beberapa waktu lalu Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Timur, sempat melayangkan kritiknya pada Pemkab Bondowoso karena dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Editor: Antonius Eko
