KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jakarta optimistis pengesahan RAPBD tidak akan molor. Juru Bicara Pemerintah Jakarta Eko Haryadi mengatakan draft RAPBD tersebut sudah mereka serahkan, namun pembahasannya menunggu pembentukan komisi-komisi.
Pemprov, menurut Eko Haryadi, telah meminta agar DPRD mempercepat pembentukan alat-alat kelengkapan dewan tersebut. Eko Haryadi khawatir keterlambatan pengesahan bakal menyebabkan berkurangnya kemampuan penyerapan anggaran.
“Idealnya 1 Januari sudah start. Kalau penyerapan saat ini baru 30 persen, faktornya tidak hanya keterlambatan pengesahan APBD tapi juga perubahan pengadaan barang dan jasa yang melalui unit pengadaan barang dan jasa,” jelas Eko Haryadi dalam program Sarapan Pagi KBR, Rabu (29/10).
Pemerintah Jakarta telah mengajukan Rancangan APBD 2015 ke DPRD. Rancangan anggaran yang telah diserahkan tersebut bernilai hampir Rp 77 triliiun. RAPBD tersebut menitikberatkan pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, penanangan banjir dan transportasi.
Editor: Antonius Eko
