Pelantikan Ketua DPRD Molor, Pembayaran Proyek Terhambat

KBR, Nunukan – Molornya pelantikan ketua definitif DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dipastikan akan berdampak pada penganggaran pemerintah daerah.

Pembayaran terhadap pengerjaan sejumlah proyek tahun 2013  yang tertunda dipastikan juga akan molor karena DPRD Nunukan belum membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Tomy Harun, keterlambatan pembayaran pengerjaan proyek tahun 2013 mencapai Rp40 miliar.

“Ya itu yang akan dibahas dengan DPR nanti. Itu kan utang pemda yang belum sempat dibayar, kita bayar melalui anggaran perubahan. Karena sebenarnya dalam anggaran tahun 2013 sudah ada itu anggaran, cuma waktu pembayaran lambat,” ujar Tomy Harun kepada Portalkbr, Rabu (8/10).

Rencana pelantikan Ketua DPRD Nnnukan harin ini dipastikan kembali gagal dilaksanakan karena Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan menolak melantik. Penolakan karena masih adanya dualism calon ketua DPRD Nunukan dari Partai Demokrat. Danni Iskandar calon ketua DPRD Nunukam melalui surat keputusan (SK) Gubernur diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat. Sementara, Irwan Sabri calon ketua DPRD diusulkan melalui SK DPP Partai Demokrat.

Editor: Anto Sidharta