Ini Usul Ahok Untuk Kepala Sekolah yang Palsukan KJP

KBR, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menilai badan pengawas Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak diperlukan. Sebelumnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta membentuk Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan Personal dan Operasional.

Salah tugasnya adalah mengawasi dan mengendalikan program KJP. Kata Ahok KJP seharusnya bisa diawasi secara otomatis jika perangkat sekolah melaksanakannya dengan benar.

"Sebetulnya itu gak usah terlalu repot. Yang penting kepala sekolahnya, wali kelasnya bener. Kalau mereka 'main' ya dipecat, dicopot jadi guru," kata Ahok sebelum menemui anak-anak yang mengunjungi Balaikota Jakarta, Kamis (30/10).

Bahkan Ahok berseloroh bahwa guru yang sengaja memalsukan data untuk KJP untuk dipindahtugaskan. Tahun ini puluhan ribu KJP tercatat didaftarkan tak sesuai prosedur. Akibatnya timbul sejumlah masalah seperti, nama siswa penerima yang ganda. Puluhan ribu penyimpangan itu adalah warga yang langsung mengajukan ke Dinas Pendidikan tanpa melalui pihak sekolah.

"Jadi misalnya ada wali kelas, kepsek malsuin KJP, bukan cuma dicopot jadi kepsek tahu nggak? Copot, turunin golongan, pindahin ke Dinas Kebersihan dan Pemakaman. Ngapain jadi guru? Ngurus orang mati aja sekalian ke taman. Kalau ngurus orang mati gak bahaya. Ngurus anak-anak masih sekolah bahaya nipu-nipu gitu," kata Ahok.