Ini Alasan Pemkab Bondowoso Tak Beri Bantuan Permodalan untuk UMKM

KBR, Bondowoso – Bantuan untuk puluhan ribu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bondowoso, Jawa Timur, masih minim. Selama ini Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) tidak mengalokasikan dana untuk bantuan permodalan bagi UMKM.

Hal ini diakui Kepala Bidang UMKM di Diskoperindag Bondosowo, Azas Suwardi. Menurutnya, selama ini dinas hanya memberikan bantuan peralatan, pelatihan dan promosi bagi UMKM.
 
“Tidak ada bantuan penguatan modal untuk UMKM. Kalau ada bantuan ya tetap kita sesuaikan dengan anggaran yang diberikan Pemkab. Sumber anggaran dari APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” kata Azas Suwardi kepada Portalkbr, Senin (6/10).
 
Menurut Azas, anggaran tahun 2014 untuk UMKM yang bersumber dari APBD hanya Rp150 juta. Angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah UMKM di Bondowoso yang mencapai 34 ribu lebih. Untuk bantuan permodalan, kata Azis, pihaknya hanya mampu menfasilitasi UMKM untuk mengajukan kepada pihak perbankan.
 
“Biasanya kita bantu fasilitasi pengajuan pinjaman ke bank, tapi apakah diterima atau tidak itu sudah bukan urusan kami, sepenuhnya kewenangan pihak perbankan,” ujarnya.
 
Pihak Diskoperindag juga menegaskan kepada pengusaha UMKM untuk kreatif dan terus memperbaiki kualitas produk agar menarik minat pembeli. Utamanya untuk menghadapi pasar bebas Asean 2015 mendatang.
 
Sebelumnya, salah seorang pengusaha batik tulis di Bondowoso mengeluhkan kurangnya promosi dan minimnya permodalan bagi pengusaha untuk melanjutkan usahanya. Salah seorang perajin batik di Dusun Lumbung, Desa Sukosasi, Kecamatan Tamanan, Sofiah mengaku, hingga saat ini usaha batiknya murni dijalankan secara mandiri tanpa bantuan dari Pemkab Bondowoso. Pihaknya berharap, Pemkab lebih memperhatikan nasib para perajin batik utamanya dalam hal pemasaran.

Editor: Anto Sidharta