Harga Obat Mahal, Jokowi Didesak Putuskan Perjanjian dengan WHO

KBR, Bandung – Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala didesak untuk memutuskan perjanjian terkait pembayaran paten produksi obat dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk pasien terpapar HIV/AIDS yaitu Anti-Retroviral Virus (ARV).

Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) Jawa Barat menyatakan, perjanjian dengan WTO itu menyebabkan harga obat mahal, terutama jenis ARV yang setiap hari dikonsumsi.

Menurut juru bicara JAPI Jawa Barat, Dion Nuryadi, produsen obat dalam negeri akan mampu memproduksi obat sejenis.

"Tapi hari ini Kimia Farma, khususnya untuk Anti-Retroviral Virus sudah mampu. Tapi subsidi dari pemerintah tidak ada untuk itu. Dari pemerintah tidak ada untuk meng-cover hal ini," ujar Dion Nuryadi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Bandung, Selasa (21/10).

Dion Nuryadi mengatakan, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla harus memberdayakan perusahaan produsen obat dalam negeri. Ia menyebut, dengan memutuskan perjanjian dengan WTO, pemerintah nantinya bisa memproduksi obat mujarab dengan harga murah untuk rakyatnya. Selain ARV, obat yang bisa diproduk di dalam negeri adalah obat untuk penyakit jantung, kanker dan lupus.

JAPI menyatakan, mahalnya segala jenis obat, terutama jenis ARV membuat 43.677 orang dengan HIV/AIDs dari 55.623 kasus AIDS di Indonesia harus merogoh biaya tambahan untuk berobat.

Pemicunya karena Indonesia menjadi salah satu dari 157 negara yang ikut menandatangani perjanjian dengan WTO untuk membayar paten obat pada tahun 1995.

Editor: Anto Sidharta