For Batu Siap Pantau Pertambangan Batubara di Sumsel

For Batu atau Forum Masyarakat Pemantau Batubara adalah forum yang baru dibentuk dan kini dipimpin oleh Anwar Sadat, bekas Direktur Walhi Sumatera Selatan. Forum ini dibentuk karena pemerintah dianggap tidak memberikan sinyal menghentikan kegiatan penambangan batubara yang berdampak buruk terhadap lingkungan ini. Lembaga ini akan melakukan monitoring dan advokasi terhadap kegiatan pertambangan batubara yang kian merusak lingkungan hidup di Sumatera Selatan.

“Kami akan bekerja bersama masyarakat, terutama yang berada di sekitar pertambangan batubara, untuk melakukan monitoring dan mengadvokasi kegiatan pertambangan batubara,” kata Anwar Sadat.

Kegiatan yang akan dilakukan di antaranya adalah memantau perizinan yang diberikan pemerintah terkait pertambangan batubara. Misalnya, terkait dugaan korupsi saat perizinan tersebut dikeluarkan, termasuk pula mengenai lokasi eksploitasinya, apakah masuk ke wilayah hutan, khususnya hutan lindung, taman nasional, hutan margasatwa, atau situs kebudayaan.

Selain itu For Batu juga akan menghitung berbagai kerugian yang ditimbulkan pertambangan batubara seperti habisnya tutupan hutan, hilangnya kekayaan flora dan fauna, pencemaran air dan udara, konflik lahan dengan warga, kerusakan pada situs budaya, kerugian negara, serta berbagai dampak sosial ekonomi yang buruk yang dialami masyarakat.

“Bukan tidak mungkin kami akan melakukan langkah hukum, jika memang harus dilakukan karena kampanye dan protes tidak mampu mengubah keburukan yang ditimbulkan,” kata Sadat.

Forum Masyarakat Pemantau Batubara (For Batu) merupakan perwujudan dari rekomendasi yang dikeluarkan dalam FGD yang diselenggarakan Mongabay Indonesia, Green Radio dan TAF di Palembang, pada 9 September 2014 lalu dengan judul “Politik Batubara dan Peranan Masyarakat Sipil di Sumatera Selatan”. Pertambangan batubara dinilai merusak hutan bersama kekayaan flora dan faunanya, tetapi juga menimbulkan pencemaran air dan udara, “mendorong” pemanasan global, memiskinkan rakyat, memfasilitasi perilaku negatif di masyarakat, mengancam keberadaan peninggalan sejarah, serta menjadi ajang korupsi.

Hadi Jatmiko dari Walhi Sumsel, juga sepakat dengan adanya gerakan masyarakat sipil terhadap keberadaan penambangan batubara di Sumsel. Sebab ada indikasi pemerintah Sumsel ingin mempercepat pengerukan batubara. Indikasinya adalah pernyataan Gubernur Sumsel Alex Noerdin beberapa tahun lalu, yang menyebut “Lima tahun lagi batubara tidak berharga, maka sumber daya batubara Sumsel harus segera dieksploitasi.” Selain itu ada juga MoU dengan PT. Adani dari India untuk membangun jalur kereta api sepanjang 270 kilometer dari Lahat menuju Tanjung Api-Api Banyuasin, membuat MoU dengan pemerintah Jambi dan Bengkulu untuk membangun rel kereta api khusus batubara, serta pembuatan jalan khusus batubara oleh PT. Servo dari Lahat menuju Tanjung Api-Api sepanjang 270 kilometer.

Tulisan ini hasil kerjasama Mongabay Indonesia dan Green Radio.