DPRD Maluku: Masih Ada Potensi Konflik di Seram Bagian Barat

KBR, Maluku- Anggota DPRD provinsi Maluku dari kabupaten Seram Bagian Barat, Samson Atapari mengakui masih terdapat potensi konflik antar sesama warga adat di daerahnya.

Ini karena sikap bupati SBB, Yakobus Putilehalat yang dianggap tak serius menyelesaikan sengketa lahan adat di SBB antara investor, pemerintah daerah dan masyarakat adat.

Ia menambahkan, di Kecamatan Taniwel saat ini warga adat setempat, menolak rencana pembukaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit. Pasalnya warga belum diberikan kompensasi ganti rugi lahannya.

“Kenapa saya sebut dengan potensi konflik? Karena konflik sudah terjadi baik di Gunung Tinggi maupun di Batu Tembaga. Dan kalau ini tidak diantisipasi segera, memang ini bisa menjadi perang saudara, potensi konflik sudah sangat tinggi."

DPRD rencananya bakal memanggil pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini harus dilakukan guna menghindari terjadi konflik di sana.

Editor: Dimas Rizky