Warga dan TNI Saling Rebut Lahan di Pejambon

KBR68H, Jakarta – Ratusan Warga Pejambon, Jakarta, meminta perlindungan terkait rencana penggusuran yang dilakukan Direktorat Perhubungan Darat dan TNI Angkatan Darat di wilayah kediaman mereka. Hari ini mereka menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR RI di Senayan.

Koordinator Aksi, Rahman mengatakan, warga sering mendapat intimidasi dari pihak TNI dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Kata dia, pihaknya bisa memastikan bahwa rumah yang sudah ditempati oleh warga tersebut adalah bukan rumah dinas TNI AD. Sebab warga sudah menempati wilayah tersebut sejak tahun 1958.

“Kan aksi ini diadakan karena warga Pejambon itu udah berapa kali dapat surat peringatan pengosongan rumah sama pengambilan uang kerohiman oleh Batalyon Perhubungan Darat, TNI Angkatan Darat. Nah kemarin tanggal 24 kemarin melalui Provost itu mendatangi ke rumah-rumah warga dengan mencopot stiker, spanduk, baliho dan bendera Partai PDIP dengan alasan ini bahwa ini rumah dinas, padahal tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini rumah dinas TNI karena warga sudah menempati sejak tahun 1958 gitu”, ujarnya kepada KBR68H ketika dihubungi.

Rahman berharap DPR bisa memfasilitasi perlindungan untuk warga. Kata dia, Pihak TNI AD telah memberi batas waktu pengosongan hingga tanggal 27 Oktober nanti. Dia menambahkan, apabila warga tidak juga mengosongkan wilayah tersebut, maka pihak TNI AD akan mengusir mereka. Kata dia, pihak TNI AD berencana akan membangun pangkalan militer di sana.

Tawaran Bantuan DPR

Pascaterkuaknya kasus ini, Komisi Pertahanan DPR berjanji akan memfasilitasi mediasi terkait sengketa lahan antara warga Pejambon dengan TNI Angkatan Darat.

Ketua Komisi Pertahanan DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, pihak masih mempelajari lebih lanjut terkait masalah tersebut. Mengingat banyak kasus sengketa lahan antara TNI dengan warga.

“Bagaimana status tanah di Pejambon itu saya memang belum tahu, apakah memang TNI punya dasar hukum yang kuat untuk mengklaim tanah itu milik TNI gitu yah, atau masyarakat juga punya dasar hukum yang kuat, ini yang saya belum tahu. Kalau ada audiensi ya mungkin nanti saya dan teman-teman komisi satu bisa punya informasi lebih lengkap mengenai status tanah dan asal muasal konfliknya gitu,” ujarnya kepada KBR68H saat dihubungi.

Ia juga meminta TNI untuk tidak bertindak sewenang-wenang dengan melakukan intimidasi kepada warga.

Editor: Anto Sidharta