Setahun Jokowi, Program Kartu Jakarta Sehat Belum Maksimal

KBR68H, Jakarta - Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia YPKKI menilai program Kartu Jakarta Sehat belum berjalan maksimal dalam satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua YPKKI Marius Widjayarta mengatakan, salah satu penyebabnya adalah tidak tepatnya informasi yang diterima Jokowi dari kepala dinas kesehatan. Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta sering membuat kebijakan yang spontanitas dalam bidang kesehatan.

“Sebagai awal memang sudah betul tapi pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan masyarakat belum. Karena saya melihatnya bukan masyarakat pengguna KJS saja, tapi pemberi pelayanan juga harus diperhatikan. Karena provider masih banyak yang mengeluh. Contohnya rujukan dari puskesmas hanya pada jam-jam tertentu saja,” ujar Marius kepada KBR68H, Minggu(13/10/2013).

Ketua YPKKI Marius Widjayarta menambahkan, ke depan Jokowi harus siap memantau langsung kondisi di lapangan. Selain itu, sistem KJS juga dinilai rawan diselewengkan anggarannya. Sebab Dinas Kesehatan yang merupakan pembuat kebijakan telah merangkap sebagai pelaksana KJS. Seharusnya Pemprov DKI Jakarta merangkul pihak lain seperti ASKES untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Tanggal 15 Oktober mendatang tepat setahun kepemimpinan Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta. Selama kampanye pasangan ini menjanjikan beberapa hal seperti pendidikan dan kesehatan gratis serta memperbanyak armada angkutan umum.

Editor : Rony Rahmatha