KBR68H, Jakarta - Delapan ribu buruh yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur siap melakukan aksi mogok nasional.
Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik, Jumisih mengatakan, aksi ini merupakan buntut dari sikap Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang ngotot mengajukan rekomendasi UMP Rp 2,3 juta kepada pemerintah provinsi Jakarta.
Padahal menurut dia, seluruh pimpinan buruh sudah menolak angka tersebut dan melakukan aksi walk out. Ia berharap hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mau menerima pimpinan buruh untuk kembali menegosiasikan besaran upah.
"Sebenarnya begini, kemarin kita sudah menyatakan kepada Dewan Pengupahan untuk tidak dilakukan sidang Dewan Pengupahan dalam beberapa hari ke depan sampai kita pimpinan serikat buruh ketemu Jokowi. Kita mau sampaikan langsung karena kita tidak ditemui langsung pimpinan pemerintah Jakarta," ucap Jumisih di program Sarapan Pagi KBR68H.
Kemarin Dewan Pengupahan DKI Jakarta gagal menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). Anggota dewan dari unsur pengusaha, Asrial Chaniago mengatakan rapat penetapan UMP tidak bisa dilanjutkan karena anggota dewan dari unsur buruh tidak ada satupun yang hadir.
Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan Kebutuhan Hidup Layak hampir Rp 2,3 juta dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Namun, penetapan KHL ini ditentang para buruh. Para buruh menilai KHL tersebut tidak realistis mengingat tingginya inflasi yang di antaranya disebabkan penaikkan harga BBM dan listrik tahun ini.
Editor: Antonius Eko
