KBR68H, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, akan mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperjuangkan tunjangan khusus bagi para guru di sana.
Ketua PGRI Kabupaten Nunukan, Husin Manu mengatakan PGRI akan menjelaskan berbagai hambatan yang terjadi hingga terbengkalainya proses pengajuan tunjangan khusus ini.
Menurutnya, biang terjadinya masalah ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang tidak hadir saat rapat koordinasi tunjangan khusus dengan Kemendikbud pada Juli lalu.
"Kami sudah ada rapat akhir pekan lalu (malam Minggu). Mereka (para guru) memohon kepada PGRI Kabupaten Nunukan tetap berjuang untuk mendapat tambahan ke Jakarta. Karena tahun anggaran kan belum selesai, dari alasan mereka untuk guru-guru yang tidak dapat itu," ujar Husin dalam perbincangan Sarapan Pagi KBR68H.
Ketua PGRI Kabupaten Nunukan, Husin Manu menambahkan ada 500an guru SD dan SMP yang tidak dapat tunjangan khusus dari total lebih 1.200 guru di wilayah perbatasan tersebut.
Menurut penjelasan Kemendikbud, dana tunjangan tambahan sudah disiapkan. Cuma saat kementerian mengundang Dinas Pendidikan Nunukan untuk rakor di Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Nizaruddin tak hadir. Sehingga pihak kementerian menganggap Nunukan tak mengharapkan dana tunjangan khusus tambahan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Nizaruddin beralasan kepada para guru dana batal cair karena tambahannya hanya 100 guru saja.
Editor: Antonius Eko
