Pengelolaan Keuagan NTT Bermasalah, DPRD Berang

KBR68H,NTT - Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Nusa Tenggara Timur akan meminta BPK mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah daerah NTT. Ini jika pemerintah NTT tidak menindaklanjuti hasil temuan BPK. Ketua DPRD NTT Ibrahim Medah mengatakan, DPRD NTT masih memberi kesempatan kepada pemerintah NTT untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

"Kalau oleh BPK dinyatakan masih bermasalah, maka DPRD sebagai lembaga pengawasan politik itu meminta BPK untuk lakukan audit investigasi. Setelah dia lakukan audit investigasi, tindak lanjutnya antara BPK, pihak pemerintah dan aparat hukum. Nah, jadi sekarang ini kita masih memberikan waktu kepada pihak pemerintah untuk menindak lanjuti rekomendasiyang sidah diberikan oleh DPRD kepada mereka. Kita berharap dalam waktu dekat ini rekomendasi-rekomendasi itu supaya ditindaklanjuti," jelas Ibrahim Medan

BPK Perwakilan NTT dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemda NTTTahun 2012 menyebutkan, pemerintah NTT belum menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK Perwakilan NTT sebesar 38,1 miliar lebih dari total 41,3 miliar lebih.

Nilai LHP yang belum ditindaklanjuti itu sebanyak 426 rekomendasi. Sementara yang direkomendasikan BPK 885 kasus dan sudah ditindaklanjuti 459 rekomendasi atau senilai 3,2 miliar lebih. Pemprop NTT berhasil mengembalikan kerugian negara atau daerah itu sebesar 15,926 miliar lebih, dari total kerugian negara atau daerah 42.694 miliar lebih.

Editor : Rony Rahmatha