Pengamat: Mengurai Kemacetan di Jakarta Perlu Perpres

KBR68H, Jakarta – Rencana pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau perpres untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dinilai tepat. Pegiat Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung menilai, perpres diperlukan karena kemacetan di Jakarta disebabkan oleh daerah-daerah penyangga.

Menurut Ellen, langkah mengurai kemacetan harus dilakukan lintas wilayah. Dia mengingatkan Presiden untuk menunjuk orang yang punya otoritas lintas wilayah yang bisa menjalankan kebijakan penanggulangan kemacetan.

“Kalau itu hanya sekedar koordinasi-koordinasi aja seperti yang terjadi seperti sekarang ini kenyataanya gak jalan. Karena program-program itu tidak bisa mencakup jabodetabek ini yang levelnya sudah metropolitan. Itu harus lebih lebih dari itu. Saya gak minta menteri, tapi untuk mengkoordinasikan ini levelnya harus tinggi,” jelas Ellen ketika dihubungi KBR68H, Rabu (23/10)

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyebut Perpres untuk mengatasi kemacetan Jakarta bakal segera terbit. Perpres itu salah satunya akan mengatur soal kerjasama antar pemerintah di kawasan Jabodetabek dalam mengatasi kemacetan.
 
Perpres ini diharapkan akan menyelaraskan layanan moda transportasi publik. Menurut Bambang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak bisa sendirian mengatasi persoalan kemacetan Jakarta. Solusi persoalan ini harus melibatkan daerah penyangga di sekitar Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta sudah melanjutkan program pembangunan monorel untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun, monorel bukan solusi untuk mengatasi masalah macet di Ibu Kota. Keberadaan monorel diharapkan bisa membuat pemilik mobil untuk beralih menggunakan moda transportasi ini.

Selain monorel, pemprov Jakarta juga akan menerapkan aturan Electronic Road Pricing atau sistem jalanan berbayar. Sistem  ERP ini rencananya akan diterapkan pada kuartal pertama 2014. Dalam rencana ERP, pemerintah akan memasang alat pemindai di ruas jalan tertentu yang akan membaca mesin detektor pra-bayar di setiap mobil. Nantinya pemilik mobil akan dikenakan tarif antara Rp20 ribu – Rp30 ribu setiap kali melintas pada hari kerja pukul 6-9 pagi dan 4-7 malam.

Editor: Doddy Rosadi