Pemprov Papua: Jangan Bunyinya dari Senayan Sana

KBR68H, Jayapura- Pemerintah Provinsi Papua mengklaim tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh DPR RI.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Papua, FX Mote menuturkan, seharusnya usulan DOB melalui pemerintah provinsi dan berlanjut ke pemerintah pusat. Namun, kata dia, selama ini yang terjadi malahan usulan DOB selalu berasal dari DPR RI.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, agar pemerintah daerah dilibatkan dalam pembentukan DOB. Sebab kadang kala usulan dari Jakarta, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dapat memicu konflik antarmasyarakat setempat.

“Gubernur Papua merasa bahwa ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan naskah Undang-Undang Pemerintah Daerah ini. Diantaranya kan maraknya pemekaranlah umpama. Ini langsung dari pusat mungkin turun ke kabupaten/kota, mungkin tidak ada komunikasi yang baik. Kalau boleh, tolong ditingkatkan komunikasi antara gubernur dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, menyangkut pemekaran, sehingga kalau boleh ya diketahui dulu oleh pak (gubernur). Jangan bunyinya dari Senayan sana, langsung bawa sekian kabupaten atau sekian akan jadi provinsi, munculnya dari Jakarta. Padahal Gubernur belum tau akan hal itu,” jelasnya.   

Laporan terakhir dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyebutkan pembentukan kabupaten baru di Papua ternyata dilatarbelakangi kompetisi antarsuku atau sub-suku yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan pada pemilukada.

Persoalan ini diperparah dengan data statistik penduduk yang meragukan dan menggelembungnya jumlah pemilih seperti yang terjadi di daerah Pegunungan Tengah. Metode pemilihan dengan memakai sistem noken dinilai menyebabkan terjadinya kecurangan. (Katharina Lita)

Editor: Anto Sidharta