KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut baik wacana menata ulang sistem pertahanan Jakarta, termasuk menyiapkan sejumlah skenario jika ibukota dalam bahaya atau mendapatkan serangan dari pihak asing.
Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Haryadi mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh langkah pemerintah pusat untuk memfasilitasi kota Jakarta menjadi lebih aman, termasuk penggunaan ruang publik untuk pertahanan militer.
"Kerangka mendukung yang pasti, karena jakarta ini bukan hanya punya Jakarta, tetapi Ibu kota negara, milik seluruh negeri ini. Ada kebijakan dan panduan pemerintah pusat. Misalnya kawasan Halim, itu adalah kawasan militer, jadi siapa pun yang membangun harus melihat kedudukan fungsi sebagai bagian dari kerangka pertahanan,"kata Eko.
Sebelumnya Kementerian Pertahanan dan Balai Kota telah mencapai konsensus untuk mensinkronkan tata kota dengan sistem pertahanan di masa darurat per tahun depan. Meski minim detil, tapi sinkronisasi ini antara lain disebut-sebut mencakup rencana pemerintah kota menyulap sejumlah jalan poros ibu kota agar bisa jadi landasan pesawat tempur di masa perang. Pihak pemerintahan atau swasta yang ingin membangun gedung di lokasi yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, juga akan diatur ketat IMBnya oleh Pemprov DKI.
Editor: Antonius Eko
