Pejabat NTT Wajib Tandatangan Pakta Integritas

KBR68H, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan kebijakan penandatanganan pakta integritas anti-korupsi kepada setiap pegawai negeri. Ini berlaku bagi pegawai yang ingin menjadi pejabat di daerah itu.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, kebijakan itu diberlakukan untuk menekan terjadinya korupsi. Pejabat yang diduga korupsi kata Frans Lebu Raya akan langsung diproses hukum.

"Pada tataran penyelenggaraan pemerintahan upaya pencegahan korupsi di Provinsi Nusa Tengara Timur, pemerintah daerah telah berkokmitmen melakukan berbagai langkah antara lain, penandatanganan pakta integritas oleh pejabat pimpinan SKPD, kewajiban para pejabat melaporkan harta kekayaan, kepatuhan penetapan APBD secara tepat waktu." jelas Frans Lebu Raya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya menambahkan, penandatanganan pakta integritas anti korupsi dan pelaporan harta kekayaan oleh pejabat dilakukan bagi pejabat yang mutasi atau perpindahan pejabat di lingkup pemerintah NTT.

Sebelumnya hasil pantauan lembaga Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advolasi Rakyat -PIAR NTT menyebutkan, selama  2012 terjadi 17 kasus korupsi di lingkup pemerintah NTT. Total kasus korupsi di daerah tersebut mencapai 135 kasus. Indikasi kerugian negara mencapai Rp 449,8 miliar.


Editor: Suryawijayanti