LIPI: Kenapa Harus Ada UU Otonomi Khusus Plus Segala !

KBR68H,Jakarta - Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai Pemprov Papua belum mampu mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Hal ini disampaikan terkait rencana Pemprov Papua yang akan merevisi UU Otonomi Khusus tahun 2001 menjadi UU Otonomi Khusus Plus.  Kata Dia, Pemprov Papua harus mau merekrut sumber daya manusia di luar penduduk Papua jika nantinya UU Otonomi Khusus Plus tersebut disetujui pemerintah pusat.

“Kalau secara umum sumber daya manusia Papua belum bisa dikatakan pas untuk mengoptimalkan kerja-kerja disana. Tetapi ini kita lihat lagi kemampuan Pemda untuk merekrut sumber daya yang mampu menjalankan prgram disana. Ini memang sulit. Tapi ini harus ada terobosan. Kalaupun untuk pembangunan dibutuhkan SDM non Papua, ini juga harus diterima,” ujar Adriana Elisabeth ketika dihubungi KBR68H, Minggu(13/10/2013)

Pengamat Papua dari LIPI Adriana Elisabeth menambahkan, UU yang lama seharusnya tidak perlu direvisi namun cukup mengoptimalkan program yang sudah ada.

Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya menyatakan bakal menyerahkan Draf Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Plus ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Draf tersebut nantinya akan menjadi hak inisiatif pemerintah pusat untuk diulas bersama DPR RI.

Draft UU Otsus Plus dibuat dalam rangka merekonstruksi UU Otsus nomor 21 tahun 2001 yang telah berlaku di Papua. Menurut Pemprov Papua, Otsus Plus akan memberikan kebijakan yang lebih luas ketimbang UU yang sebelumnya. Semisal, soal pengelolaan sumber daya alam Papua.

Editor : Rony Rahmatha