KBR68H, Jakarta - Ribuan buruh dari berbagai federasi dan aliansi serikat pekerja di Jakarta berunjuk rasa di depan Balaikota, Jakarta. Selasa (29/10).
Juru bicara perwakilan buruh Ahmad Jazuli mengatakan, buruh tetap menuntut Pemerintah DKI menetapkan Upah Minimum Provinsi UMP sebesar Rp. 3,7 juta. Angka itu didasarkan pada tuntutan Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang berkisar di angka Rp. 2,7 juta.
Jazuli, yang juga anggota Dewan pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh, menambahkan, mereka akan mogok kerja nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November mendatang jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Buruh pada hari ini menuntut pada pemerintah untuk ditetapkan KHL sebesar 2.767.320. Itu adalah angka yang realistis dan merupakan hasil survei yang dilakukan tim survei di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Untuk itu hari ini bersama kawan-kawan federasi yang ada di Jakarta dan juga aliansi-aliansi lain kembali menyampaikan tuntutan kami para buruh, angkanya adalah realistis. Kalau Pemerintah bisa menetapkan KHL sesuai dengan yang usulan Dewan pengupahan Provinsi unsur buruh maka mogok nasional bisa dihindarkan," jelasnya saat menggelar unjuk rasa di Balaikota Jakarta, Selasa (29/10)
Juru bicara pihak buruh Ahmad Jazuli menambahkan, mereka juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui dan berkomunikasi langsung dengan mereka terkait tuntutan kenaikan UMP ini.
Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan angka Kebutuhan Hidup Layak hampir Rp 2,3 juta. Namun, perwakilan buruh di dewan pengupahan melakukan aksi keluar dari rapat (walk out) untuk menolak kesepakatan itu. Buruh mengaku angka kebutuhan hidup layak di Jakarta setidaknya mencapai Rp 3,7 juta. Angka Kebutuhan Hidup Layak merupakan dasar bagi kepala daerah untuk menetapkan upah minimum di wilayahnya.
Editor: Antonius Eko
