Keluh-Kesah Atlet Disable Papua pada Wakil Rakyat

KBR68H, Jayapura- Dua puluhan atlet disable Papua mendatangi DPR setempat meminta peningkatan kesejahteraan.

Salah satu atlet disable, Parlindungan Simanjuntak menuturkan, selama ini pemerintah dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua sangat minim dalam memberikan kesejahteraan dan fasilitas. Ia menyebutkan peralatan yang digunakan untuk latihan sehari-hari sudah usang dan banyak yang sudah tidak berfungsi.

“Bonus-bonus yang diberikan oleh KONI juga tidak sesuai dengan harapan. Padahal kami dalam PON penyandang cacat tahun lalu masuk dalam urutan lima besar dan mengharumkan nama Papua. Namun bonus yang kami dapat, bagi penyumbang emas hanya Rp 30 juta. Padahal atlet normal jika menyumbangkan emas mendapatkan Rp 100 juta,” jelas Parlindungan Simanjuntak usai bertemu dengan Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, Kamis (17/10).

Ia juga mengungkap, saat ini puluhan atlet disable tak memiliki mess atau tempat tinggal yang difasilitasi oleh pemerintah, selayaknya atlet lain. “Sebagian besar dari kami masih menyewa rumah yang dihuni bersama dengan keluarga,” ujarnya.

Menanggapi keluhan mereka, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda menyayangkan hal itu terjadi pada para atlet itu.  Dia mengklaim seharusnya para atlet ini mendapatkan perhatian pemerintah daerah  karena telah mengharumkan nama baik Papua.

“Fasilitas dan kesejahteraan bagi mereka harus diperhatikan. Kami akan memfasilitasi mereka dengan pemerintah setempat. Apalagi tempat pelatihan mereka masih menggunakan tempat pelatihan jaman Jepang dulu,” katanya di Jayapura.

Pihaknya juga sangat bangga dengan prestasi yang diraih para atlet disable  ini yang masuk 5 besar dari 33 provinsi. “Ini luar biasa. Fasilitas dan kesejahteraan mereka harus ditingkatkan,” jelasnya.

DPR Papua akan meminta KONI setempat menempatkan perwakilan atlet disable didalam kepengurusan nantinya. Tujuannya agar suara para atlet disable bisa disuarakan.

“Kami mencoba membuat perda tentang proteksi atlet penyandang cacat. Mereka harus dirangkul dan terus dilibatkan. Jangan lagi mereka digunakan sebagai bola politik,” pungkas Yunus. (Katharina Lita)
  
Editor: Anto Sidharta