Kekerasan di Papua, Hapus Pemilu Langsung Bukan Solusi

KBR68H, Jakarta – Usulan pemerintah pusat untuk menghapus pemilu langsung di Papua guna mengurangsi eskalasi kekerasan di Bumi Cendrawasih itu bukan hal yang tepat. Wakil Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Cillian Nolan mengatakan, eskalasi kekerasan di Papua terjadi bukan karena digelarnya pemilu langsung. Namun, karena pemekaran wilayah di Papua yang berjalan dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir.

“Solusi bagi kekerasan dalam pemilu di Papua bukan dengan menghapus pemilu langsung sebagaimana disarankan oleh para pejabat dari pusat. Apa yang dibutuhkan adalah pengetatan kriteria bagi pembentukan kabupaten-kabupaten baru, dan pengurangan insentif ekonomi yang menjadikan pemekaran wilayah sedemikian menarik,”kata Nolan dalam keterangan pers yang diterima KBR68H.

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) merilis sebuah laporan yang diberi judul Memekarkan Papua: Lebih Banyak Kabupaten, Lebih Banyak Persoalan (Carving Up Papua: More Districts, More Trouble).

Laporan ini mengkaji praktik pemungutan suara yang secara kolektif disebut sebagai sistem noken yang digunakan di banyak tempat di pegunungan yang menyebabkan penghitungan suara tidak mungkin bisa dilakukan secara akurat. Ini juga yang mengakibatkan hasil pemilihan gubernur yang sulit untuk diverifikasi, termasuk  adanya beberapa daerah  dengan 100 persen pemilih.
 
Laporan ini juga melihat dua kabupaten yang baru saja dibentuk, yaitu Puncak dan Nduga dimana pemilu telah mengakibatkan kekerasan yang mematikan yang terdiri dari kekerasan antar suku dan yang kedua antara sub-suku dengan keluarga besar.  Akibat dua kekerasan tersebut pemerintah kabupaten harus membayar kompensasi dalam jumlah besar kepada keluarga korban. Padahal dana tersebut sebenarnya bisa digunakan  untuk biaya-biaya pelayanan sosial.

“Fragmentasi administratif ini mungkin merupakan sebuah cara untuk memberi  peran dalam proses politik bagi kelompok etnis yang selama ini belum terwakili, walaupun hal ini tidak akan membuat hubungan dengan Jakarta menjadi lebih mudah. Namun cara demikian telah menghasilkan lebih dari 1,000 pejabat terpilih dari Papua yang pandangannya atas masa depan Papua harus diperhatikan secara serius,”ujar Nolan.