KBR68H, Jakarta - LSM Lingkungan Walhi mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika membatalkan proyek-proyek yang merusak lingkungan.
Wakil Direktur LSM lingkungan Walhi Bali Sudarmoko mengatakan, pembatalan itu perlu untuk menjadikan pulau dewata itu sebagai provinsi ramah lingkungan. Pembatalan itu di antaranya adalah persetujuan pembangunan di hutan mangrove.
"Sementara dia sendiri pernah mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan akomodasi di tengah hutan mangrove, apakah ini bisa disebut gubernur yang pro-lingkungan atau provinsi yang hijau? Bali seharusnya mempunyai kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Kebijakan sebelumnya yang merusak dibatalkan. Bali juga lemah dalam pemberdayana masyarakatnya untuk pengelolaan hutan sehingga mereka gampang dituding melakukan pengrusakan hutan," ungkap Wakil Direktur LSM lingkungan Walhi Bali, Sudarmoko ketika dihubungi KBR68H.
Sudarmoko menambahkan, program peningkatan produksi pupuk organik dan biogas tidak cukup untuk menjadikan bali provinsi ramah lingkungan.
Sebelumnya, Pemerintah provinsi Bali menatrgetkan provinsinya untuk menjadi provinsi hijau. Dengan memenuhi produksi pupuk organik mandiri melalui program sistem pertanian terintegrasi (Simantri). Simantri juga diharapkan mampu memproduksi biogas dari kandang ternak.
Editor: Antonius Eko
