Harga ARV Mahal, Batalkan Perjanjian dengan WTO!

KBR68H, Bandung - Komunitas terkait isu HIV dan AIDS, Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) Jawa Barat, mendesak pemerintah segera membatalkan perjanjian dengan organisasi perdagangan dunia, WTO. Perjanjian itu terkait pembayaran hak paten atas obat anti retroviral virus (ARV) sehingga harganya menjadi mahal.

Menurut Koordinator JAPI Jawa Barat Dion Nuriadi, mahalnya harga obat ARV dianggap tidak manusiawi terhadap penderita AIDS. Dia mengatakan pemerintah seharusnya bisa mengecualikan perjanjian tersebut demi kemanusiaan.

"Sebagian besar komunitas kita juga tergantung dengan obat-obatan paten. Ya kita ingin melawan itu semua. Ketika kita Indonesia bisa memproduksi di dalam negeri obat ini dan keluar dari WTO gitu. Kita menghargai HAKI, hak kekayaan intelektual tapi ketika ini untuk kemanusiaan, kita sangat menolak ini," ujarnya saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Barat, jalan Dipenogoro, Bandung (24/10).

Koordinator JAPI Jawa Barat Dion Nuriadi menambahkan, data Kementrian Kesehatan hingga Juni 2013 menyebutkan hampir 35 ribu penderita HIV/AIDS menggantungkan pengobatan dari ARV.

Indonesia merupakan salah satu dari 157 negara yang menandatangani perjanjian WTO pada 1995 untuk membayar paten tersebut. Akibat kerjasama itu obat ARV serta obat-obatan penting lainnya seperti obat kanker, jantung, lupus leukemia, hepatitis menjadi mahal.
 
Editor: Doddy Rosadi