DPRD: Hasil Pleno KPU Sumba Barat Daya Tidak Sah

KBR68H, Kupang - Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai, rapat pleno ulang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Sumba Barat Daya, oleh KPU setempat, ilegal atau tidak sah. Ketua DPRD NTT Ibrahim Medah mengatakan, karena tidak sesuai aturan, maka hasil pleno KPU tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.

"Lalu KPUD membuat pleno ulang itu, ini hanya terjadi di Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mengerti tentang mekanisme ini. Dan oleh karena itu kalau komentar dari berbagai pihak bahwa itu pleno ilegal, saya menyetujui statement itu. Karena proses sudah berjalan, sudah sesuai dengan aturan. Dan karena itu, saya pikir itu pleno tidak bisa diterima. Saya juga sependapat dengan KPUD Provinsi. Bahwa KPU provinsi menganggap itu pleno itu pleno yang tidak sah, dan karena itu tidak bisa ditindaklanjuti hasil pleno itu, "ujar Ibrahim kepada KBR68H, Jumat, (04/10).

Ketua DPRD NTT Ibahim Medah menambahkan, pleno ulang itu bisa menimbulkan bentrokan fisik antar warga pendukung. Dia berharap, para elit di Sumba Barat tidak memprovokasi warga.

Sebelumnya, KPU Sumba Barat Daya telah menetapkan pasangan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang pilkada di sana. Pasangan itu meraih 81.543 suara (47,62 persen). Penetapan ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun pada 26 September lalu, KPU Sumba Barat Daya, menganulir penetapan pasangan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai bupati dan wakilnya.

KPU setempat menetapkan pasangan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai pemenang, setelah dilakukan penghitungan ulang yang dilakukan polisi setempat.

Editor: Doddy Rosadi