DPRD Banten Belum Berencana Ajukan Hak Interpelasi ke Atut

KBR68H, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banten belum berencana mengajukan hak bertanya kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sudah lama publik mempertanyakan dugaan dominasi penguasaan proyek-proyek Pemerintah Provinsi Banten oleh perusahaan keluarga gubernur.

Wakil Ketua DPRD Banten Nurul Khotimah mengatakan, pihaknya masih menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya, saat ini masih berlaku asas praduga tak bersalah bagi petinggi Banten tersebut.

“Kalau secara lembaga kami belum merapatkan, tapi kita menghormati segala proses hukum yang ada. Artinya, KPK kan sedang bekerja, biar ini sampai selesai dulu, setelahnya baru kami mengambil langkah-langkah representatif. Kalau sekarang kami belum bisa menggunakan hak-hak seperti itu karena proses masih berlangsung. Kita kan juga menganut asas praduga tak bersalah. Ini (proses hukum) juga sedang berlangsung dan pemeriksaan juga baru sekali. Dan bersalah atau tidaknya kan kita belum tahu,” ungkap Nurul Khotimah saat dihubungi KBR68H, Selasa (15/10).

Sejak awal Oktober lalu, KPK mencegah Ratu Atut bepergian ke luar negeri selama enam bulan. KPK melakukan itu setelah adiknya, Tubagus Chaeri Wardana ditangkap KPK terkait suap pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Lembaga antikorupsi ICW mencatat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/jasa Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Banten. Dari proyek itu, keluarga Atut berhasil mendapatkan kontrak senilai Rp 1 triliun lebih. Proyek didapatkan lewat perusahaan keluarganya.

Editor: Suryawijayanti