Banyak Anggota Dewan di Balikpapan Rangkap Jabatan

KBR68H, Balikpapan – Sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur disinyalir malanggar aturan karena rangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD dilarang merangkap jabatan di lembaga lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD.

Selama ini LPM mendapat bantuan dana APBD Kota Balikpapan. Dia meminta para anggota DPRD itu untuk mundur karena akan rawan terjadi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan usulan proyek, misalnya di tingkat kelurahan.

“Jangankan anggota dewan, ya gak boleh juga PNS, menjabat itu (ketua LPM). Wajar saja (mundur), sudah di anggota dewan masa merangkap jabatan jadi Ketua LPM. Anggota dewan itu harus berpikir untuk semua, untuk semua masyarakat, akhirnya nanti mempengaruhi perencanaan pembangunan itu sendiri,” kata Andi Burhanuddin Solong.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menambahkan, anggota DPRD yang rangkap jabatan sebagai ketua LPM juga rawan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemilu 2014. 

Editor: Suryawijayanti