KBR68H, Jakarta- Pelaksana Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Andi Baso menyampaikan usulan mengenai pembatasan dan moratorium Pedagang Kaki Lima (PKL). Ini dilakukan untuk mengurangi kesemrawutan kawasan perdagangan di Ibu Kota Jakarta.
“Ide baru ide saja dan bukan moratorium sebetulnya tapi kami akan melakukan survei, berapa banyak kebutuhan PKL di Jakarta. Tapi bisa saja memang ada moratorium jika sudah terlalu banyak. Hal ini supaya ada kejelasan dan kepastian di Jakarta,” kata Andi kepada Green Radio, Jumat (11/10).
Andi menjelaskan, cara mengetahui jumlah PKL di Jakarta salah satunya dengan cara mencocokkan pendapatan per kapita di Jakarta dengan tingkat daya beli atau konsumerisme masyarakat.
Nantinya pendataan yang diklasifikasikan sesuai jenis barang dan jasa tersebut akan diserahkan ke walikota di lima wilayah. Kelak kewenangan pembatasan dan penataan PKL ada di tangan walikota.
Editor: Anto Sidharta
Anak Buah Jokowi Usulkan Pembatasan Jumlah PKL
Pelaksana Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Andi Baso menyampaikan usulan mengenai pembatasan dan moratorium Pedagang Kaki Lima (PKL). Ini dilakukan untuk mengurangi kesemrawutan kawasan perdagangan di Ibu Kota Jakarta.
NUSANTARA
Jumat, 11 Okt 2013 14:11 WIB
Jokowi, Pembatasan Jumlah PKL, Andi Baso
Kirim pesan ke kami
Whatsapp
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai
