AHRC Beberkan Aksi Keji Tentara ke Warga Papua

KBR68H- Komisi HAM Asia, Asian Human Rights Commission (AHRC) membeberkan salah satu episode paling kejam dalam sejarah Papua Barat. Menurut laporan dari organisasi yang berbasis di Hongkong itu,  dua helikopter Iroquois yang dipasok oleh Australia berada di antara pesawat yang digunakan dalam operasi  militer di Dataran Tinggi Tengah pada tahun 1977 dan 1978 yang menewaskan ribuan warga sipil .

Laporan bertajuk, The AHRC report, The Neglected Geno-cide: Human rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977–1978 yang akan dirilis Kamis, merinci pembunuhan massal dengan berondongan tembakan udara dan pemboman di sekitar Lembah Baliem, di mana dukungan untuk gerakan OPM kuat dan ketegangan telah meningkat  menjelang pemilu pada tahun 1977.

Dalam satu insiden yang dijelaskan dalam penelitian ini, penduduk desa dibom dengan pesawat tempur Amerika. Laporan yang dikumpulkan selama 3 tahun ini memuat wawancara saksi korban yang selamat dari operasi militer di 15 wilayah yang terkena dampak, bersama dengan informasi dari catatan sejarah.

Selain pemboman udara dan penembakan membabi buta, saksi korban menceritakan "kekejaman yang tak terkatakan" yang dilakukan tentara Indonesia dalam operasi Dataran Tinggi Tengah. Di antara kekejaman tersebut adalah warga yang diiris dengan pisau cukur, dipaksa makan kotoran tentara, dilemparkan ke dalam sumur, ditenggelamkan , dikubur, dibakar dan direbus hidup-hidup. Tak hanya itu, perempuan diperkosa, payudara mereka dipotong  dan organ internal mereka ditarik keluar. Bahkan penis dari korban yang tewas dipotong dan dijejalkan ke dalam mulut mereka.

Berdasarkan catatan itu, bayi dan anak-anak juga ditembak , dipenggal dan dibakar sampai mati .

Pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui bahwa pembunuhan massal dan kejahatan terjadi dalam operasi militer Dataran Tinggi Tengah dan telah membantah pernah menggunakan napalm atau bom cluster di Papua .

Direktur Kebijakan dan Program AHRC, Basil Fernando , mengatakan ribuan orang di Papua Barat mengingat kejadian yang telah diuraikan dalam laporan itu. 

" Apa yang paling mengejutkan adalah bahwa selama bertahun-tahun  hampir tidak pernah ada penyelidikan terkait kasus pembunuhan massal ini, dan isu-isu politik  tetap tidak terselesaikan,"kata Fernando .
 
Mereka berpendapat bahwa " pola kekerasan massal " yang terlibat merupakan kejahatan genosida, dimana korban tewas mencapai  5000 hingga puluhan ribu.

AHRC menyerukan permintaan maaf, ganti rugi hukum dan proses dialog dari pemerintah Indonesia sebagai " langkah penting " untuk memberikan keadilan dan upaya rekonsiliasi. (smh.com.au)