Ahok: Cegah Penyelewengan, Jakarta Siapkan Sistem E-Budgeting

KBR68H, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta bakal serius siapkan sistem penganggaran eletronik (e-budgeting) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan sistem itu nantinya bisa mencegah adanya penyelewengan pengajuan anggaran karena langsung diawasinya.

"Siapa yang jamin SKPD di komputernya dihilangkan. Didepan kita dihilangkan, begitu di-print out keluar bisa muncul lagi kan. Tapi dengan sistem e-budgeting jadi kalau mau ubah harus dengan password dan siapa yang ubah ketahuan. Misalnya saya mengatakan item untuk konsultan ini tidak boleh ada lagi, misalnya konsultan bidang perawatan. Saya bisa langsung kunci supaya tidak ada lagi seperti ini. Jadi siapapun tidak bisa masukkan lagi," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (18/10)

Menurut Ahok, dalam sistem tersebut, ada administrator yang dapat melakukan management user and database. Selain itu, admin juga memiliki akses terhadap semua user, sehingga dapat membuka sekaligus mengunci akses terhadap rencana program para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah diusulkan dalam APBD.

Ahok mengaku dirinya kecolongan saat menemukan permainan anggaran di pemerintahannya. Sejumlah alokasi anggaran yang telah dia coret ternyata dimasukkan kembali oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat dibawa ke DPRD DKI. Ahok menduga ada permainan antara SKPD dan DPRD terkait pelolosan anggaran ini.

Selain penerapan e-budgeting, Pemprov DKI akan meminta sejumlah lembaga, diantaranya Indonesia Corruption Watch (ICW) ICW, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pengawasan penggunaan anggaran di wilayah Jakarta.

Editor: Doddy Rosadi