KBR68H, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan Pemda DKI belum memutuskan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP DKI masih akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan usulan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari pihak buruh dan pengusaha.
Ahok menambahkan, pihaknya saat ini hanya akan fokus memperbaiki besaran KHL. Penetapan UMP akan dilakukan setelahnya dengan mempertimbangkan juga faktor perkembangan ekonomi.
"Untuk KHL (Kebutuhan Hidup Layak) tahun ini lonjakannya sedikit. KHL lalukan hampir 2 juta, KHL tahun ini cuma 2,2 sekian hampir 2,3 juta. Tapi buruh menganggapnya KHL nya 2,7 atau 3 juta. Nah kenapa? karena komponen. Dia menganggap harga sewa rumah diambil yang tertinggi 8,5 (850 ribu rupiah) pengusaha tidak mau. Kata pengusaha 500 (ribu) lebih. Kami usulkan kalau gitu 6,5 (650 ribu rupiah). Buruh menuntut itu. Ini kita harus pertemukan, yang penting patokan kita itu KHL," jelas Ahok di Jakarta, Senin (28/10)
Ribuan buruh melakukan aksi demo besar-besaran di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (28/10) Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi UMP tahun 2014 sebesar Rp 3,7 juta. Jumlah tersebut didasarkan pada 84 komponen Kebutuhan Hidup Layak yang mereka minta.
Editor: Antonius Eko
