KBR, Jakarta – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta gubernur lainnya di seluruh Indonesia tidak latah dalam meniru gaya gubernur blusukan ala Joko Widodo.
Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan, gaya blusukan itu tak dapat diterapkan di tiap daerah, pasalnya otonomi di daerah ditentukan oleh kabupaten/kota. Kata dia, bupati atau walikota yang harus lebih sering meninjau kondisi di daerah ketimbang gubernur.
“Otonominya itu bukan otonomi tunggal seperti Jakarta. Jawa Tengah itu domain masalahnya banyak di kabupaten/kota. Sehingga yang blusukan itu bupati dan walikotanya dan aparat di bawahnya itu,” kata Robert.
“Kemudian tugas gubernur di provinsi itu adalah bahasanya Korbinwas (koordinasi pembinaan dan pengawasan) Tentu karena pemimpin baru dia harus punya dikap di lapangan, ya memang dia perlu ke lapangan. Tapi bukan metode ini yang harus terus menerus dilakukan.”
Menurut Robert, gubernur lebih penting mengkoordinasi kepala-kepala daerah daripada blusukan ke daerah-daerah.
DPRD Jawa Tengah sebelumnya menyoroti metode blusukan yang juga menjadi trend Gubernur Ganjar Pranowo. Dalam penilaian DPRD setempat, metode itu tidak berpengaruh besar dalam pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Fikri Faqih mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah baru sekitar 10% sejak Ganjar memimpin.
Editor: Antonius Eko
