Pemprov Lampung Dipuji soal Penanganan Konflik Warga

KBR, Lampung – Provinsi Lampung masuk peringkat kedua tercepat dalam melakukan aksi penanggulangan konflik horizontal setelah Provinsi Gorontalo.

Menurut Sekretaris Kementerian Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam), Langgeng Sulistyono,  Pemerintah Provinsi Lampung memiliki rencana aksi penanggulangan beberapa konflik horizontal yang akan ditangani sebelum konflik mencuat.

“Pemerintahannya punya rencana aksi penanggulangan konflik yang ditemukan di beberapa daerah termasuk Mesuji, konflik yang berlarut-larut itu sudah diusut-usut masalahnya bahkan penyelesaiannya sampai ada yang sudah enclave,” ujar Langgeng Sulistyono dalam rapat evaluasi pelaksanaan rencana aksi penanggulangan gangguan keamanan di dalam negeri di Lampung, Kamis (18/9).

Dalam rapat yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumateratu, Langgeng mengatakan, konflik horizontal di Lampung paling banyak dipicu masalah pertanahan, sengketa lahan, dan persoalan kemiskinan. Kasus paling banyak ditemukan di Kabupaten Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Utara.

Secara nasional, kata dia, pada tahun 2012 banyak ditemukan konflik antarkampung dan suku. Pemicu masalah diantaranya batas wilayah, lahan dan kampanye politik. Ini membuat negara dianggap melakukan pembiaran di tengah konflik yang banyak memakan korban itu.

Karenanya, Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden masing-masing daerah diminta membuat rencana aksi penanggulangan konflik. Konflik diatasi bukan saja dilakukan setelah ada bentrokan warga tapi juga dilakukan sebelum terjadi.

Editor: Anto Sidharta