Pemkot Balikpapan Protes Kebijakan Pusat soal BBM

KBR, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah, dalam menghitung kebutuhan BBM bersubsidi di daerah. (Baca: Balikpapan Kembali Berlakukan Pembatasan Pembelian BBM di SPBU)

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, selama ini kuota BBM yang diberikan Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kerap terjadi kelangkaan maupun antrian panjang di setiap SPBU khususnya jelang akhir tahun.

Menurutnya, harusnya Pemerintah Daerah dilibatkan untuk menghitung kebutuhan ril BBM,karena yang mengetahui secara pasti khususnya jumlah kendaraan roda dua, roda empat maupun roda enam keatas termasuk jumlah iindustri adalah pemerintah setempat. Selama ini, Pemerintah Daerah kerap meminta kepada Pemerintah Pusat agar dilibatkan dalam menghitung kebutuhan ril BBM di daerah, namun tidak digubris. Sementara ketika mengajukan kuota tambahan dipastikan tidak mungkin dipenuh.

"Kita tidak tahu (kebutuhan BBM di daerah) itu dihitung atau tidak, (oleh Pemerntah Pusat) tapi faktanya itulah yang menjadi masalah bagi kita (Pemerintah Kota), yang menurut kita, harusnya kita dajak penghitungan kebutuhan BBM diwilayah kita, karena kita yang tahu persis berapa jumlah kendaraan dan berapa jumlah kendaraan yang masuk (dari luar daerah)," kata Rizal Effendi, Sabtu (20/9)

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, selama ini hitung-hitungan Pemerintah Pusat terkait kebutuhan BBM di daerah selalu meleset, sehingga belum akhir tahun kuota BBM kritis bahkan habis.

Akibatnya, Pemerintah daerah pun yang akhirnya kelabakan dengan tuntutan masyarakat karena BBM menjadi langka di SPBU. Apalagi dampak dari Kelangkaan BBM didaerah bisa memicu konflik di masyarakat. Pantauan KBR dilapangan, sejak pagi sudah terlihat antrian panjang sejumlah SPBU di Kota Balikpapan.

Editor: Nanda Hidayat