KBR, Jakarta - Pemerintah Jakarta akan mempolisikan para pengemis yang sudah pernah ditangkap dan kembali lagi ke Jakarta.
Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (ahok) mengatakan saat mereka dibina di dinas sosial, ada formulir berupa surat pernyataan yang berisi jika kembali lagi, berarti melakukan penipuan.
“Kami tak mau itu masuk tindak pidana ringan, tapi dia melakukan tindak pidana penipuan. Jadi kita akan lapor kepada polisi untuk ditangkap. Karena rata-rata yang balik ini sudah orang dagang ini, bukan orang yang susah ini, “ kata Ahok.
Pemerintah Jakarta dan Polda Metro Jaya menyepakati kerja sama penegakan hukum terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang melakukan tindak pelanggaran serta yang menjadi korban kejahatan.
Kapolda Metro Jaya Ungguh Cahyono mengatakan pihaknya menyinergikan tiga pilar yakni Babinkam, Babinsa dan kepala lurah untuk deteksi dini atau pemetaan mana yang benar-benar butuh makan dan mana yang memperkaya diri.
“Tentunya kita lebih siap lagi yaitu kita menyiapkan personil. Ada Sabara juga Brimob, tapi Satpol PP kita ke depankan dan di backup. Dari Polda Metro setiap malam kita siapkan dua kompi, “ jelas Kapolda Metro Jaya Ungguh Cahyono.
Kepala Dinas Sosial Jakarta Masrokhan mengatakan ada 48 titik yang rawan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Upaya menangkap para pengemis akan dimulai dari jalan-jalan utama.
“Kita mulai dari jalan protokol dulu, jalan ibukota negara kemudian beranjak ke jalan ibukota provinsi lanjut ke jalan walikota. Konsepnya di jalanan dulu baru nanti kita merambah ke jalan-jalan kelas tiga. Utamanya yang mengganggu ketretiban adalah jalan-jalan besar,” kata Masrokhan.
Para pengemis ini termasuk yang mengatas namakan seni. Seperti topeng monyet dan ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen.
Editor: Antonius Eko
