Pejabat Teras di Bondowoso Akui Tak Pernah Lapor Harta Kekayaan

KBR, Bondowoso – Pejabat teras di Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mengaku tidak pernah melaporkan harta kekayaannya.

Salah seorang kepala dinas yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, selama ini tidak ada sosialisasi atau imbauan dari Pemkab untuk pelaporan harta kekayaan. Selama ia menjabat sebagai kepala dinas, kata dia, tidak pernah ada pembagian blangko untuk memeriksakan harta kekayaan.
 
“Selama saya menjadi kepala dinas, bahkan sejak naik ke eselon II belum pernah ada pemeriksaan harta kekayaan. Sampai saat ini pun tidak pernah ada imbauan soal itu, blangkonya juga tidak pernah sampai,” katanya saat dikonfirmasi KBR.

Padahal, Asisten I Pemkab Bondowoso, Wawan Setiawan mengakui, pejabat yang memiliki jabatan strategis di Bondowoso wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Sementara untuk PNS biasa, belum ada regulasi yang mengatur itu.
 
“Eselon II memang sudah ada blangko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Itu juga untuk mengontrol peningkatan kekayaan selama masa jabatan. Yang memeriksakan harta itu untuk pejabat strategis dalam hal ini Eselon II setingkat Sekda, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Dinas,” kata Wawan Setiawan saat ditemui Portalkbr, Jumat (5/9).
 
Menurut Wawan, pelaporan harta kekayaan itu rutin dilakukan setiap tahun dengan mengisi blangko yang dibagikan oleh KPK. Pihaknya juga secara rutin menyampaikan kepada para pejabat untuk rutin melaporkan harta kekayaan secara berkala.

Soal ini laporan harta PNS, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi berencana mewajibkan seluruh PNS melaporkan harta kekayaannya.  Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi korupsi atau rekening mencurigakan di seluruh PNS di berbagai golongan.
 
Editor: Anto Sidharta