MUI NTB Bersuara soal Kaitan Pesantren dan Aksi Teroris

KBR, Mataram – Penangkapan enam orang terduga teroris di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat menggelar rapat koordinasi, Rabu (24/9).

Usai pertemuan, Ketua MUI NTB, Saiful Muslim meminta aparat dan masyarakat, tidak mengaitkan aktivitas teroris yang ditangkap Densus 88 di Kabupaten Bima itu dengan pesantren.

“Pondok pesantren jangan digeneralisir ya. Pondok pesantren itu kan pondok pesantren tertentu, satu di Kabupaten Bima, satu yang disinyalir ada di Pulau Lombok ini, belum jelas,” kata Saiful di Mataram, Rabu (24/9)

Ia menegaskan, aktivita pesantren harus diketahui masyarakat dan terdaftar di Kementerian agama.

“Jadi, kalau ada kemudian lembaga pendidikan yang mengaku pesantren, tapi aktivitasnya tertutup dari masyarakat dan tidak memenuhi beberapa kriteria di atas, itu bukan termasuk pesantren, tapi lembaga pendidikan ilegal yang mesti dicurigai,” katanya.

Terduga teroris termasuk yang ditembak mati, kata Saiful, tidak mengaji pada Tuan Guru (kiai), melainkan di kelompok Islam yang menganut paham radikal. Ia berharap melalui rapat kordinasi hari ini, khususnya di Pulau Lombok sebagai basis pesantren, akan memaksimalkan peran dan fungsi tuan guru dalam menangkal paham radikal.

Sementara itu, Ketua Ketua MUI Lotim, H. Sahdan Nur membantah adanya dugaan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang disinyalir aparat kepolisian melakukan aktivitas yang mengarah pada aksi terorisme.

“Belum dapat saya pastikan, karena memang tidak pernah ada secara jelas adanya isu tersebut, jadinya hanya semacam dicurigai, itu hanya isu saja,” kata Sahdan di Mataram, Selasa (24/9).

Tapi yang jelas, kata Sahdan, adanya isu itu menjadi bahan evaluasi MUI, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Lotim bersama tokoh agama lain, untuk melakukan pemantauan dan pembinaan.

“Kita semua tentu tidak menginginkan Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid dengan ratusan pondok pesantren, akan tercoreng oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan pesantren,” ujarnya.

Editor: Anto Sidharta